Onani Spiritual dalam Bencana

Wawancara dengan George Junus Aditjondro

Oleh Mulyani Hasan 

Playboy Indonesia

Hari terik, ketika kendaraan membawa saya melintasi puing-puing bangunan di pinggiran Bantul. Jalanan agak padat. Truk-truk besar dijejali orang-orang,  merapat dan berjejer menghadap jalan. 

Bersama tim medis dari Jaringan Relawan Kemanusiaan Yogyakarta, saya menemani  George Junus Aditjondro menuju Parangtritis. Sepanjang perjalanan inilah saya mewawancarai George. Tim medis sendiri sibuk mendata penduduk yang memerlukan bantuan. Kami menelusuri pantai Parangtritis dan berhenti di beberapa desa terdekat di wilayah itu.Puluhan warga mengerumuni dokter-dokter muda itu. Mereka mengeluhkan macam-macam rasa sakit, mulai gatal-gatal, batuk, pilek, nyeri tulang, dan psikologis sebagaimana trauma yang acap menyergap korban-korban suatu bencana.  

George, orang yang saya wawancarai, tetap meladeni pertanyaan-pertanyaan saya di sela-sela pelayanannya pada para korban itu. Sebagai relawan, dia bukanlah tenaga medis. Kehadiran George di daerah bencana atau rusuh, barangkali “kutukan” abadi – sejak Timor Leste, Papua, Maluku, Kalimantan, Sulawesi, Aceh, hingga
Jogjakarta sekarang.Bagi George Jogjakarta bisa dibilang rumah keduanya belakangan ini. Sejak September 2005, dia dosen tidak tetap pada Program Studi Ilmu, Religi dan Budaya di Universitas Sanata Dharma,
Yogyakarta.   Bagaimana Anda menilai penyaluran bantuan untuk korban gempa di
Yogyakarta dan sekitarnya? 

Kacau. Semua pihak membawa kepentingannya sendiri-sendiri. Keterlambatan terjadi karena korupsi terjadi di semua lapisan. Sedangkan partai politik banyak menghabiskan dana hanya untuk spanduk-spanduk.

Menurut Anda, mana yang lebih efektif, penyaluran bantuan melalui LSM atau pemerintah? 

Kalo secara kuantitatif, bantuan dari pemerintah lebih banyak, tapi tingkat korupsinya lebih tinggi karena jalur pemerintah sifatnya hirarkis dan birokratis. Sedangkan LSM atau NGO (non government organization-red) lebih otonom, meski ada beberapa NGO yang mengincar proyek rekonstruksi. Saya tidak ingin menyebutkan siapa saja NGO itu. Yang jelas, NGO tersebut sudah sukses mendapat proyek rekonstruksi di Aceh.

Siapa yang seharusnya menjalankan fungsi kontrol terhadap pengelolaan dana bantuan bencana, baik di lingkungan pemerintah maupun lembaga independen? 

Seharusnya ada lembaga permanen yang terdiri atas orang-orang berpengalaman. Partai politik yang kita harapkan melakukan fungsi kontrol, malah menggunting dalam lipatan. Mereka menggunakan kekaburan untuk meraih suara pada pemilu 2009.

Fungsi Badan Pemeriksa Keuangan? 

Selama ini mandatnya
kan tidak  dibatasi apakah hanya sebatas reguler atau insidetal. Berarti secara teoritis, BPK atau BPKP bertugas mengontrol. Demikian pula LSM, seharusnya juga melakukan fungsi kontrol, tapi saya lihat, mereka lebih terfokus pada bantuan warga.

(George yang saya kenal, bukan hanya seorang pengajar. Dia peneliti, investigator untuk kasus-kasus korupsi dan kekuasaan, selain salah satu pendekar hak asasi manusia papan atas di negeri ini. Namanya jadi buah bibir publik ketika dia melakukan perjalanan jurnalisme ke
Timor Leste yang sedang dilanda perang saudara pada 1975.  Tahun 1979, George mengakhiri karirnya sebagai wartawan Tempo, karir yang dibangunnya sejak 1971. Pada 1981, dia bekerja untuk sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) mulai Sekretariat Bina Desa (
Jakarta), Walhi dan Yayasan Pengembangan Masyarakat Desa Irian Jaya.) 

Bagaimana Anda menilai jenis bantuan yang diberikan kepada korban? 

Saya tidak setuju bantuan dalam bentuk mie instan. Sebaiknya bantuan beras. Yogya ini
kan bukan Gurun Sahara. Saya melihat ini semua bentuk-bentuk promosi Indofood dan Bogasari. Di Indonesia tidak ada perkebunan gandum. Semua gandum yang digiling di Bogasari, berasal dari empat negara, yakni Amerika Serikat, Canada, Argentina dan
Australia.
Indonesia ini menjadi outlet bagi hasil pangan negara lain. Kenapa kita tidak berpikir sistematis, sehingga menguntungkan para petani lokal.

Anda melihat peluang masuknya konglomerat-konglomerat besar?

Sampai saat ini, saya melihat Artha Graha yang paling menonjol, terlihat dari spanduk-spanduk yang mereka pasang. Salah satu bos Artha Graha Group yang sering berlindung berlindung di balik ketenaran Tomy Winata adalah Sugianto Kusuma alis A Guan. Tomy Winata dan Sugianto Kusuma paling jelas berkiprah melalui tenda-tenda dan mobil-mobl Artha Graha peduli. Tenda-tenda itu bersanding dengan tenda-tenda Rumah Sakit darurat yang dilayani oleh TNI/AD di lapangan Plered serta posko Yayasan Peggy Melati Sukma. Disusul dengan Walubi yang membuka posko besar-besaran. Ini memang organisasi keagamaan umat Budha, tapi di dalamnya ada kelompok pengusaha Buddhis. Yang paling menonjol di antara mereka adalah Hartati Murdaya kontraktor pembangunan SUTET dan pemilik perusahaan perakitan sepatu Nike di Indonesia. Sedangkan Perusahaan asuransi yang mulai masuk yakni kelompok Sinar Mas dan kelompok BCA. Mereka masuk ke Bantul di bawah panji-panji Eka Tjipta Foundation.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), bisa disebut miniatur
Indonesia jaman Soeharto. Waktu jaman Soeharto, para pengusaha asing dan domestik yang ingin usahanya lancar, harus mendekati  keluarga Soeharto. Di sini juga begitu. Keluarga Sultan (
Jogjakarta) adalah pebisnis juga. Kelima putri Sultan, menantu dan mertuanya juga pebisnis.

Salah satu putri Sultan menyewa tanah untuk tanaman tembakau dekat Gereja Ganjuran. Ia memproduksi rokok Keraton Dalem yang kini beredar di Yogya. Ini
kan kerjasama antara Sampoerna dengan keluarga Sultan untuk mengadakan ekspansi. Sampoerna adalah perusahaan skala internasional karena sebagian sahamnya dikuasai oleh Philip Morris.

Di DIY, Sampoerna merupakan pemain terbesar di antara perusahaan non asli Yogya. Modelnya seperti Oligarkhi Berkaki Tiga yakni Istana-Tangsi-Partai penguasa. Selain pemilik tanah terluas di DIY, keluarga Sultan juga menguasai bisnis perikanan, peternakan sapi yang berada di lereng Merapi, pemilik Ambarukmo Plaza bekerjasama degan Carrefour dan menguasai salah satu anak perusahaan Aqua, produksi Danone. Dan tentu saja perusahaan tembakau. Sepertinya, ini semacam kompensasi, karena Sultan tidak memiliki anak laki-laki. Sehingga tahta dan warisannya akan jatuh ke tangan kerabat lain. Selama ia berkuasa, rupanya ia sedang mempersiapkan warisan bagi anak-anak perempuannya melalui bisnis ini.

Apakah dengan tidak adanya kelompok perlawanan, seperti GAM di Aceh, potensi masuknya para konglomerat ke
Yogyakarta dan Jateng lebih besar?  

Sama-sama, karena disini sudah ada rencana pembangunan selatan-selatan. Artinya pembangunan Jateng, akan dipindahkan ke jalur selatan. Dengan adanya bencana ini, akan mempercepat proses itu. Seperti di Aceh, orang yang mau menang dalam rekontruksi, masuk dalam tahap emergency. Setelah sukses dalam tahap rekontruksi mereka akan menguasai ekonomi Yogya dan Jateng.

Mengapa Anda tertarik melakukan penelitian di wilayah bencana? 

Tidak usah dianalisir sebagai kegiatan kemanusiaan. Saya tertarik soal orang-orang
Indonesia yang mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain. Di Poso, bantuan bagi pengungsi senilai Rp 200 miliar, hanya 25 persennya saja yang sampai kepada pengungsi.

Fokus penelitian Anda di Jogya pasca bencana ini? 

Saya melakukan investigasi, tidak hanya soal bantuan bencana. Saya lebih tertarik soal rekonstruksi terutama di Bantul. Tidak  hanya rekonstruksi pembangunan rumah, karena rekonstruksi ulang menjadi sesuatu yang jauh keluar dari budaya Bantul dan aspirasi orang Bantul. Seperti di Aceh, bencana itu
kan mengubah segala sesuatunya. Saya tertarik melihat bagaimana Bantul direkonstruksi bersamaan dengan pembangunan jalur selatan-selatan yang lebih mementingkan kepentingan modal.

(Dalam kurun 1989-2002, George J. Aditjondro memutuskan jadi dosen. Mula-mula ia mengajar di Program Pasca-sarjana Studi Pembangunan Universitas Kristen Satya Wacana, kemudian Murdoch University di Perth, Australia dan University of Newcastle, masih di Australia. Nama George kemudian muncul di Yayasan Tanah Merdeka, Palu. Di
sana ia konsultan penelitian dan penerbitan. Ada banyak karya George, baik dalam lapangan jurnalisme maupun penelitian ilmiah. Aditjondro, George Junus (1998). Salah satu yang terkenal adalah Dari Soeharto ke Habibie: Guru Kencing Berdiri, Murid Kencing Berlari, sebuah karya hasil liputan investigatif tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme rezim Orde Baru di Indonesia – rezim yang membuatnya terusir dari negeri sendiri selama bertahun-tahun.) 

Saya dengar ada kriminalitas. Apakah kriminalitas murni atau kekacauan? Lalu bagaimana hubungannya dengan keberadaan pasukan TNI di sini?  

Saya melihat stres yang ada memicu kriminalitas. Apalagi dalam keadaan sengsara, korban juga harus berhadapan dengan pencurian. Jadi, psikologi
massa yang bekerja.

Sebenarnya pasukan yang diperlukan cukup polisi karena jenis kriminalitas yang terjadi masih dalam kategori kriminalitas biasa. Tapi kenapa TNI turun, sampai perlu dikirim pasukan grup II Kopassus dan Marinir. Saya lihat ada dualisme keberadaan TNI, sebagai relawan dan sebagai aparat keamanan. Tapi, bahwa munculnya pengadilan rakyat yang baru, seperti pembakaran orang, penguburan hidup-hidup, pemotongan kaki, munculnya sekelompok orang bertopeng seperti ninja, mengingatkan saya pada kasus Poso dan Banyuwangi. Ini lebih mirip dengan yang terjadi di Banyuwangi di mana awalnya ada isu dukun santet. Orang-orang yang dicurigai sebagai dukun santet dibantai oleh warga.

Dalam kondisi stres, orang-orang yang dianggap menyimpang, diadili secara sepihak. Sejarah Eropa juga sangat kelam, ketika gereja baru muncul pada abad pertengahan. Ratusan dukun perempuan yang kemudian disebut nenek sihir, dibunuh. Kalau betul ada keterlibatan unsur-unsur pasukan bersenjata di Banyuwangi dan Poso, maka pengiriman pasukan dalam jumlah banyak merupakan bagian dari usaha menghancurkan resistensi rakyat yang mungkin akan terpicu pada saat investasi besar-besaran akan masuk. Jadi, itu bagian dari teror.

Bagaimana hubungan antara bisnis dan militer di wilayah bencana? 

Hal-hal seperti yang saya sebutkan di atas, timbul di daerah di mana resistensi rakyat dengan investor kuat. Bagaimana jaringan-jaringan resistensi yang berdasarkan agama maupun adat dan penyadaran yang telah dibentuk oleh NGO, dipatahkan. Itulah fungsinya konflik diadakan, seperti kasus
Ambon, Poso dan Aceh.

Militer khususnya Angkatan Darat, perlu dilihat. …Seperti di Aceh, personel AD, ikut membersihkan daerah yang terkena bencana. Di lain pihak, itu adalah kerja sosial, tapi dari sisi ekonomi, perlu diadakan juga pembersihan lahan. Dalam hal ini, perlu ada justifikasi keberadaan tentara. Dalam rangka justifikasi itulah terjadi jenis-jenis kriminal yang aneh.

Apakah TNI berkepentingan agar rakyat tidak percaya lagi polisi? 

Iya, ini adalah menyangkut perebutan anggaran keamanan. Kelihatan TNI tidak rela urusan kamtibnas (keamanan dan ketertiban masyarakat) berada di tangan polisi. Itulah sekarang dengan dalih Bom Bali II, diciptakan desk anti teror, hingga level terbawah, yang ditugaskan membantu polisi memberantas terorisme.

Dulu, ada bahaya komunisme, dan atas nama komunisme itulah, tentara mempunyai direktorat sospol (sosial politik). Dengan demikian, polisi juga tetap tidak bisa berkembang untuk menangani kamtibnas dengan seksama. Di pihak lain, polisi juga terjebak karena urusan-urusan tempur diserahkan kepada Brimob. Kurikulum Brimob hampir sama dengan Kopassus, termasuk penggunaan jenis senjata. Cuma beda negara yang membuat. Kalau Kopassus menggunakan M-16 buatan Amerika, sedangkan Brimob menggunakan AK-47 buatan Cheko. Tapi kalau kita lihat teknologi perang yang mereka lakukan, itu bukan pendekatan kepolisian. Pendekatan kepolisian adalah bahwa perusuh adalah rakyat
Indonesia juga. Jadi, yang perlu dilakukan adalah rakyat kontrol.

Sedangkan pendekatan militer adalah mengeliminisi semua yang dianggap musuh. Nah, seharusnya itu menuntut jenis senjata yang berbeda. Mungkin tingkat toleransi di Bantul masih sangat tinggi untuk tidak melakukan aksi-aksi kolektif. Nah di situlah, bisa dilihat apakah polisi di DIY akan dilengkapi dengan meriam air atau gas air mata atau dengan peluru tajam. Prinsip polisi
kan tidak boleh menghadapi kerusuhan dengan senjata mematikan. Lain halnya dengan tentara yang harus mengeliminasi pihak yang dianggap musuh.

Ini soal kunjungan. Kehadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama beberapa hari di Jogja apakah cukup efektif? 

Kunjungan Presiden ke wilayah bencana ini, tidak ada efeknya yang berarti.

Seharusnya?  

Seharusnya mengurangi hal-hal yang sifatnya seremonial, karena hanya menghabiskan waktu untuk urusan protokoler. Saya kira akan efektif jika ada oposisi, tapi sekarang kenyataannya tidak ada oposisi yang berarti. Partai-partai hanya sibuk kampanye dengan spanduk-spanduknya daripada melakukan pelayanan. Untuk memperbaiki keadaan perlu sikap rendah hati, tidak perlu terkenal tapi bisa membawa perubahan.

Apakah perlu dibentuk lembaga semacam Badan Rekontruksi dan Rehabilitasi (BRR) seperti di Aceh? 

Saya kira tidak perlu, karena di Jogja, tidak separah di Aceh. Satu hal yang melegakan, dengan tidak adanya tsunami, kepemilikan tanah masih bisa teridentifikasi. Yang perlu dilakukan di sini adalah penyadaran kepada warga, agar dalam keadaan kepepet mereka tidak menjual tanahnya. Karena dugaan saya, calo-calo tanah akan masuk. Calo-calo tanah yang dekat dengan kekuasaan akan mengetahui di mana lokasi-lokasi yang akan dibangun. Itu ada hubungannya dengan investor. Jadi, perlu dilakukan pendampingan terhadap warga.

Jusuf Kalla yang akan memberikan uang Rp  30 juta kepada warga yang rumahnya rusak berat, tepatkah? 

Tidak tepat. Ini adalah kebiasaan Jusuf  Kalla yang cepat-cepat membuat spekulasi. Ini akan membuat ekspetasi dan ketergantungan. Selain itu, Jusuf Kalla juga tidak bisa dilepaskan dari jabatan politiknya sebagai ketua umum Golkar. Usul saya pemerintah berhenti banyak ngomong dan berhenti melakukan kunjungan yang simbolik dan seremonial.

Di mana letak ketidaksetujuan Anda ,apakah soal statemen Jusuf Kalla atau soal penyaluran uang itu secara kongkret? 

Dua-duanya. Saya rasa fungsi pemerintah kita masih sesuai dengan kata “pemerintah” yang berarti memberikan perintah, bukan sebagai administrator. Kalau sebagai administrator seharusnya mereka mengetahui bahwa pembangunan yang baik adalah pembangunan yang menggabungkan pengetahuan makro dari atas dan pengenalan mikro dari para agen pembangunan dan korban itu sendiri. Khusus untuk Jusuf Kalla, di mata saya, dia punya image buruk. Dalam kasus Poso, pada saat dia menjabat Menkokesra (Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat-red) tidak melakukan kontrol yang benar terhadap Kepala Dinas Sosial Sulawesi Tengah yang mengorup 75 persen dana bantuan pengungsi. Kalau bantuan di Poso dalam hitungan milyar, bagaimana dengan Aceh yang sekian triliun.

(George juga bicara soal kecurigaan pemerintah terhadap relawan asing. Baginya, kecurigaan ini lebih berdasar pada adanya potensi relawan tersebut untuk mengungkap korupsi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola dana bantuan. Pemerintah tidak mau hal itu tersebar di luar negeri, apalagi di negara-negara kreditor.)

Apakah lembaga-lembaga independen yang membentuk yayasan dari uang bantuan bencana termasuk korupsi? 

Bukan korupsi, tapi manipulasi. Misalnya dompet-dompet amal yang dikoordinir oleh media-media. Pada kenyatannya, biaya para karyawan dan ongkos membayar artis-artis penghibur, diambil dari dana sumbangan pirsawan atau pembaca. Dalam arti lain, pirsawan membiayai promosi media-media itu. Lebih parah lagi, apabila dana hasil sumbangan itu, kemudian digunakan untuk bisnis dan membangun proyek. Yang jelas, media adalah pihak yang paling diuntungkan dari adanya bencana.

Siapa yang seharusnya dilibatkan dalam proses rekonstruksi? 

Perlu menghidupkan demokrasi basis, bukan demokrasi kedinasan.  Dalam demokrasi kedinasan, perencanaan dilakukan oleh para birokrat yang tidak tinggal di tempat itu, sehingga mereka akan angkat tangan terhadap hasil pembangunan. Tapi apabila pembangunan dilakukan dengan cara partisipatif, dengan melibatkan tokoh-tokoh formal maupun informal yang tinggal di tempat itu, akan lebih baik.

Apakah perlu dibuat undang-undang bencana alam? 

Kalo saya termasuk orang yang melihat bahwa rekayasa sosial tidak berasal dari atas seperti lembaga legislatif. Ciptakan tradisi baru seperti kampanye-kampanye  keadilan rakyat. Bencana juga semacam onani spiritual, karena dengan adanya bencana alam, orang-orang menengah atas berkesempatan menunjukkan kedermawanannya.

Apa hal terpenting yang harus dilakukan untuk membangkitkan aktivitas perekonomian di Jogja dan Jateng pasca gempa? 

Harus dilihat kasus per kasus. Di Parangtritis misalnya, perekonomian warga lumpuh karena tidak ada pengunjung. Saya belum pernah menyaksikan tayangan televisi yang membuat perasaan tenang kepada para pengunjung bahwa pantai itu sudah bisa dikunjungi. Menteri Perekonomian seharusnya datang ke daerah Bantul dan DIY untuk melihat potensi perekonomian tiap-tiap daerah. [end]