Ilusi Kelangkaan Pangan

Beberapa bulan terakhir ini sebuah majalah ternama, National Geographic yang bermarkas di Washington melompat ke tahun 2050, di mana mereka menghawatirkan ketersediaan pangan untuk makan 9 milyar manusia di planet bumi pada masa yang akan datang.

National Geographic dalam beberapa bulan terakhir membuat delapan seri bertema Future of Food Series. Salah satunya edisi April dengan judul, Eat, The New Food Revolution. Media itu juga membuat kanal khusus food.nationalgeographic.com

Persoalan besar yang mereka informasikan mengenai ledakan jumlah penduduk dan keterbatasan makanan. Puncaknya, tahun 2050, pupulasi manusia meningkat 35%, sehingga dunia butuh 100 milyar ton bahan pangan per tahun.

Sebuah artikel di situs itu, The New Face of Hunger, menyajikan bentuk kelaparan baru yang tengah melanda warga Amerika Serikat, di mana jutaan pekerja setiap hari memenuhi kebutuhan makanannya yang tak mereka ketahui sumbernya.

Di Amerika Serikat, sebagian besar makanan olahan dibuat dari bahan-bahan dengan kadar kemurnian buruk. Seperti, cream yang tak mengandung susu, atau sari jeruk yang tak mengandung jeruk. Atau biskuit keju, yang tak sedikipun mengandung keju. Sebagian besar bahan makanan tersebut berasal dari zat-zat tambahan yang dapat merekayasa rasa.

Makanan segar hanya bisa dimakan di awal bulan, ketika mereka baru mendapat upah. Banyak produk makanan di Amerika yang hanya mengandalkan perasa makanan. Jus jeruk tanpa jeruk, atau biskuit rasa sayur tanpa sayur sesungguhnya. Akibat makanan yang tak jelas sumbernya itu, banyak orang menderita kegemukan. Anak-anak kurang nutrisi. Dan Inilah yang mereka sebut ‘wajah baru kelaparan’.

Sekilas tampak masuk akal dan menimbulkan kepanikan. Tapi bagaimana dengan solusi yang mereka tawarkan mengenai pengembangan agrobisnis di mana-mana supaya bisa memenuhi kebutuhan pangan dunia?

Solusinya lagi-lagi agrobisnis, yang mensyaratkan penggunaan lahan luas, teknologi dan modal yang hanya akan melibatkan segelintir konglomerat atau perusahaan multi nasional. Bisnis ini akan mempraktikkan pertanian monokultur yang akan menghilangkan keanekaragaman pangan dan benih lokal. Benih-benih yang diproduksi agrobisnis dipatenkan, sehingga petani tak bisa mengembangkan benih itu sendiri. Sementara pemerintah tunduk pada aturan main yang mereka bikin untuk kepentingan bisnisnya.

Di Indonesia persoalannya bukan tentang jarak geografis antara produsen dan konsumen, tetapi soal jarak petani dari alat produksi utamanya, tanah. Di Indonesia, ada 26,14 juta petani kecil yang kepemilikan lahannya tidak sampai 1 hektar. Beda jauh dengan Amerika Serikat, negara promotor agrobisnis, terdapat 2,1 juta petani yang menggarap lahan rata-rata seluas 175 hektar per orang.

Di Indonesia, rata-rata tiap rumah tangga petani menggarap 0,89 hektar. Padahal  sekitar 17,73 juta petani menanam padi dengan hasil mencapai 72 juta ton beras per tahun. Produksi beras itu memenuhi kebutuhan 98% dari 230 juta perut orang Indonesia. Jadi, perut kita diberi makan oleh petani kecil yang hidup pas-pasan.

Lantas, benarkah kita menghadapi ancaman kelaparan akibat ledakan populasi manusia di masa mendatang? Faktanya, hanya setengah dari produksi pangan dunia yang dimakan oleh manusia, 70% nya dicukupi oleh hasil produksi petani kecil. Ke mana makanan yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan agroindustri?

Agroindustri menghasilkan 36% pangan yang tersedia di dunia untuk bahan biofuel, bahan bakar yang terbuat dari bahan-bahan organik. Di negara-negara Eropa Utara dan Amerika Utara, 45% bahan pangan diproduksi untuk makanan ternak dan energi. Sedangkan di Asia dan Afrika, 70-89% bahan makanan yang diproduksi dimakan manusia.

***

Di Amerika Serikat, negara yang mensponsori pasar bebas dunia, petaninya dilindungi dan disubsidi. Presiden Amerika ke 16, Abraham Lincoln menetapkan undang-undang yang bernama Homestead Act 1862. Dengan peraturan tersebut negara membagikan tanah kepada petani seluas 65 hektar per unit. Undang-undang tersebut menjadi bangunan dasar kekuatan pertanian di Amerika.

Dalam masa yang hampir bersamaan, Jepang melakukan reformasi agraria untuk yang pertama kali tahun 1868, tapi gagal. Landreform yang kedua, sukses tahun 1945. Sejak itu, reformasi agraria menular ke negara-negara lain, seperti Korea, India dan Iran. Hingga saat ini, subsidi pemerintah negara-negara tersebut terus berlanjut.

Di Jepang, walaupun industri melesat, tidak membuat petaninya lemah. Di sana kepemilikan tanah malah meningkat sebab pemerintahnya melindungi kepemilikan tanah para petani. Khudori dalam bukunya Neoliberalisme Menumpas Petani menyebutkan contoh di Hokkaido. Di sana, rata-rata kepemilikan petani 20 hektar. Para petani dilindungi secara khusus melalui lembaga pemerintah dari gempuran pasar global.

Di Thailand, sama seperti Indonesia. Thailand mengandalkan pangan dari petani kecil. Tapi, di sana petaninya dilindungi oleh pemerintah dari persaingan global, melalui subsidi dan bank khusus petani Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatif (BAAC). Demikian juga di Afrika Selatan yang lama ditekan oleh sistem politik apartheid. Dia mensubsidi petani dan mendirikan bank khusus untuk petani untuk menyelesaikan masalah struktural.

Pada September 1960, Soekarno mensahkan Undang-Undang Pokok Agraria 1960. Akan tetapi, program itu tertumpas sendirinya oleh kebijakan Revolusi Hijau oleh Orde Baru.  Revolusi hijau, kebijakan tata kelola pertanian. Dia mensyaratkan penggunaan bibit unggul, pupuk kimia dan teknologi pertanian. Tujuan utamanya, menghasilkan panen sebanyak-banyaknya. Tapi, revolusi hijau hanya menyisakan kemiskinan dan ketergantungan akut terhadap produk kimia, kerusakan ekosistem dan utang-utang tak terbayar yang memaksa para petani melepaskan lahannya satu persatu.

***

Buntut dari revolusi hijau, petani di Indonesia menghuni kantung-kantung kemiskinan. Dari 28,55 juta penduduk miskin, lebih dari separunya (62,8%) merupakan petani. Di pulau Jawa, setengahnya merupakan petani tak berlahan.

Laporan mingguan Geotimes, 25 Agustus 2014 menunjukkan jumlah petani di Indonesia semakin berkurang. Laporan itu mengacu pada data Badan Pusat Statistik. Rumah tangga yang menanam padi di tahun 2013 tinggal 20,4 juta rumah tangga, 31,17 rumah tangga petani sepuluh tahun lalu. Untuk usaha tanaman jagung juga terjadi penurunan tahun 2003 ada 6,4 juta, sepuluh tahun kemudian turun menjadi 5,1 juta.

Badan Pusat Statistik mencatat nilai tukar petani mengalami penurunan selama Juli 2014 menjadi 98,04%. Nilai tukar petani tersebut masih stabil di bawah 100% menunjukkan rendahnya kesejahteraan petani tanaman pangan. Nasib serupa juga dialami oleh petani hortikultura.

Penurunan nilai tukar itu akibat harga penjualan gabah kering petani dan gabah kering giling pada Juli juga turun drastis. Rata-rata harga gabah kering sebesar Rp 4.097,92 per kg dan harga gabah kering giling sebesar Rp 4.171,76.

Sedangkan, penurunan nilai tukar petani hortikultura akibat jatuhnya harga sayur-sayuran, khususnya harga cabe yang turun hingga Rp 2000 – 4000 di tingkat petani pada awal Juli.

Dari jumlah petani yang semakin berkurang itu, petani dihadapkan juga dengan kesulitan mendapat lahan pertanian yang semakin sempit akibat alih fungsi lahan untuk pembangunan infrastruktur, perumahan dan pabrik-pabrik. Termasuk pabrik-pabrik agroindustri yang terus melindas tanah-tanah pertanian di pinggiran kota.

***

Dengan kondisi terpuruk, sebagian petani kecil di Indonesia masih bisa membangun kemandiriannya tanpa campur tangan pemerintah. Di desa Tompobulu, kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, para petaninya berinisiatif memutus rantai revolusi hijau. Mereka membuat sendiri pupuk organik untuk padi dan tanaman lain, semisal kacang tanah. Sekarang, bahkan mereka berhasil memanen padi organik dan memenuhi kebutuhan makan satu desa, yang terdiri dari 700 rumah tangga. Belakangan, panen terus meningkat, mereka bisa menjual berasnya ke luar desa. Mereka juga menghasilkan madu, gula merah dan kacang tanah.

Rupanya, keberuntungan desa itu berkat keteguhan para petani tua mempertahankan pengetahuannya. Mereka memilih menggunakan bibit sendiri, ketimbang anjuran para penyuluh lapangan utusan dinas pertanian.

Mitos kelangkaan pangan memang senjata utama para korporasi untuk membenarkan praktik industri pertanian monokultur, supaya benih-benih beranekaragam yang tersebar di seluruh pelosok bumi musnah, diganti dengan benih-benih bikinan pabrik hasil rekayasa genetik. Jika itu terjadi, petani akan semakin berkurang, dan makanan kita dibuat di pabrik-pabrik raksasa.

“Semakin banyak kita makan makanan lokal yang beraneka ragam, semakin banyak pula kita telah melindunginya. Ini soal ketahanan pangan sekaligus ketahanan budaya,” ujar Vandana Shiva yang dikutip oleh mingguan Geotimes, edisi Agustus. Ia seorang aktivis anti globalisasi asal India. Dia mendirikan ratusan bank benih di seluruh penjuru India. []

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: